LAMPUNG TIMUR – Anggota DPRD Provinsi Lampung, H. Yusnadi, S.T., M.Si., menemukan sejumlah persoalan serius yang masih dihadapi masyarakat Lampung Timur selama pelaksanaan reses pada 10–13 Agustus 2026. Mulai dari maraknya praktik bank plecit yang menjerat warga, ketidaktepatan data penerima bantuan sosial, hingga persoalan irigasi yang menyebabkan petani kesulitan melakukan budidaya dan terancam gagal panen.
Salah satu persoalan yang cukup menjadi perhatian adalah maraknya bank plecit atau pinjaman informal berbunga tinggi di tengah masyarakat. Keluhan tersebut bahkan disampaikan oleh sejumlah kepala desa yang melihat langsung dampaknya terhadap kehidupan warganya.
Menurut Yusnadi, persoalan bank plecit tidak lagi sebatas masalah utang-piutang. Tekanan ekonomi akibat cicilan dan bunga pinjaman yang membebani keluarga mulai memunculkan persoalan sosial baru di tingkat rumah tangga.
“Yang cukup memprihatinkan, kami mendapat cerita dari kepala desa bahwa jeratan bank plecit ini bukan hanya membuat ekonomi keluarga semakin sulit. Tekanan utang juga memicu pertengkaran rumah tangga, bahkan ada yang akhirnya berujung pada perceraian. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Yusnadi.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat akses masyarakat terhadap lembaga keuangan yang legal, aman, dan terjangkau, sekaligus meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat tidak mudah terjebak pinjaman dengan skema yang memberatkan.
Selain persoalan bank plecit, ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial dan pengelompokan desil dengan kondisi riil masyarakat juga banyak dikeluhkan dalam reses.
Yusnadi menerima aspirasi adanya warga yang secara kondisi ekonomi dinilai layak memperoleh bantuan, namun justru tidak terakomodasi. Sebaliknya, terdapat pula masyarakat yang kondisi ekonominya relatif lebih baik tetapi masih tercatat dalam kelompok penerima.
“Data menjadi pintu masuk berbagai program bantuan pemerintah. Kalau datanya tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, tentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Karena itu, pembaruan dan verifikasi data harus benar-benar melibatkan pemerintah desa yang memahami kondisi warganya,” katanya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah ketersediaan pengairan pertanian, khususnya di wilayah Pasir Sakti dan Jabung. Sejumlah petani mengeluhkan lahan pertanian yang tidak mendapatkan pasokan air secara memadai akibat persoalan jaringan irigasi.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas budidaya petani. Bahkan, minimnya pengairan membuat sebagian petani tidak dapat memperoleh hasil panen sebagaimana mestinya.
Menurut Yusnadi, persoalan irigasi tidak boleh dianggap sebagai persoalan infrastruktur semata, karena menyangkut pendapatan petani sekaligus keberlangsungan produksi pangan masyarakat.
“Petani sudah menyiapkan lahan dan mengeluarkan biaya produksi. Ketika air tidak tersedia, mereka yang paling terdampak. Persoalan irigasi di Pasir Sakti dan Jabung ini harus kita dorong agar mendapatkan penanganan sesuai kewenangan pemerintah,” tegasnya.
Dari rangkaian reses tersebut, Yusnadi melihat bahwa persoalan yang disampaikan masyarakat saling berkaitan. Kesulitan ekonomi, akses terhadap bantuan pemerintah, hingga keberlangsungan usaha pertanian pada akhirnya berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga.
Ia memastikan berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses 10–13 Agustus 2026 akan dibawa ke DPRD Provinsi Lampung untuk diteruskan kepada pemerintah dan instansi terkait sesuai kewenangannya.
“Reses bukan sekadar datang dan mendengar. Aspirasi masyarakat ini menjadi bahan bagi kami untuk menentukan persoalan mana yang harus segera dikoordinasikan dan diperjuangkan. Harapannya ada tindak lanjut yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Yusnadi.
