PRINGSEWU | LRN – Fraksi PKS DPRD Kabupaten pringsewu dengan tegas menolak keputusan pemerintah menaikan harga Bahan Minyak (BBM) bersubsidi.
Sikap menolak keputusan pemerintah ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pringsewu Homsi Wastobir, ST, menanggapi pertanyaan dan wartawan lampungrayanews.com, Jumat (9/09/2022).
Menurut Homsi, penolakan PKS terhadap keputusan pemerintah menaikan harga BBM Bersubsidi per tanggal 3 September lalu tidak dibenarkan. Sebab, keputusan itu sangat bertolak belakang dengan semangat pemulihan ekonomi.
“Fraksi PKS DPRD Pringsewu bersama seluruh konstituen PKS dan rakyat Pringsewu bersepakat dan menyatakan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Atas sikap ini, kami juga meminta meminta kenaikan harga tersebut”, tandas Homsi.
Menurut Homsi, naiknya harga BBM Bersubsidi ini akan menimbulkan multiflying effect yang cukup besar. “Kenaikan harga BBM Bersubsidi ini akan diikuti oleh pokoknya dengan naiknya harga kebutuhan dan tarif transportasi umum”, urainya.
Dimana lanjut Homsi, kenaikan harga BBM Bersubsidi juga akan menambah inflasi. PKS juga berpendapat, kenaikan itu sangat memberatkan rakyat yang belum sepenuhnya pulih dari hantaman pandemi Covid-19.
“Kenaikan harga BBM ini sangat tidak sesuai dengan jargon pemerintah yang digaungkan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yaitu ‘Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat,’. Bagaimana bisa pulih lebih cepat, jika harga BBM naikan baru untuk bangkit lebih kuat”, ucapnya.
Sumber : lampungrayanews.com
