Dalam rangka menyiapkan rangkaian Bulan Ketahanan Keluarga yakni 29 Juni 2020 yang bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional (Harganas) hingga 23 Juli 2020 yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Lampung melakukan audiensi dengan Fraksi PKS DPRD Lampung, Senin (20/7).
Ketua BPKK PKS Lampung Tri Sakti Wijayana, menyatakan bahwa dirinya bersama pengurus BPKK PKS se Provinsi Lampung siap menyelenggarakan webinar atau seminar virtual mengenai Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19.
“Dalam webinar tersebut juga akan membedah Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Provinsi Lampung,” ungkap Tri Sakti.
Meski demikian, menurut Tri Sakti, bahwa keberadaan Perda yang telah disahkan sejak 2018 lalu, perlu dikuatkan operasionalnya ke dalam Peraturan Gubernur. “Oleh karena itu, kamipun nitip agar Pergub tersebut didorong melalui Fraksi PKS dan disampaikan ke Pemprov sehingga Perda tersebut lebih operasional,” jelas Tri Sakti.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ahmad Mufti Salim menyatakan sangat berbahagia dan menyambut baik ide agenda tersebut. Bahkan dirinya bersama 8 Anggota Fraksi PKS siap mensupport agenda Bulan Ketahanan Keluarga BPKK PKS Lampung.
Menanggapi terkait dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Provinsi Lampung, Calon Walikota Berslogan Metro Bahagia inipun menjelaskan bahwa Fraksi PKS telah berupaya mendorong pada berbagai kesempatan, baik formal maupun informal agar perda yang belum terbit Peraturan Gubernurnya dapat segera dituntaskan.
“Terakhir saat penyampaian Pandangan Fraksi mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Fraksi PKS menyuarakan agar Perda yang telah disahkan termasuk Perda Ketahanan Keluarga segera diterbitkan Pergubnya,” jelas Alumni Ponpes Krapyak Yogyakarta.
Bahkan sebelumnya, menurut Ketua Umum PKS Lampung, melalui Anggota Fraksi PKS yang berada di Alat Kelengkapan DPRD, Wakil Ketua Komisi I, Mardani Umar, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya yakni Kanwil Hukum dan HAM Lampung, Polda Lampung dan Biro Hukum Pemprov terkait peredaran narkoba dilapas, mendesak bahwa pencegahan narkoba melalui basis keluarga akan lebih kuat jika Perda Ketahanan Keluarga diterbitkan Peraturan Gubernur.
