BANDAR LAMPUNG – Program-program bantuan perekonomian yang digulirkan pemerintah seharusnya bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) masyarakat. Sebagai objek maupun pelaku pembangunan ekonomi, masyarakat ketika mendapat bantuan dari pemerintah baik dalam bentuk modal usaha maupun bantuan barang harus mengubah pola pikirnya agar berpikir maju.
“Jadi ketika masyarakat menerima bantuan dari pemerintah, itu bukan lagi dipandang sekedar bantuan sosial, tetapi seharusnya sebagai dana pinjaman yang digunakan untuk berkarya,” terang Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Hantoni Hasan saat ekspos kinerja dalam rangka reses di Rumah Makan Kampung Bambu Senin (13/4).
Memang, lanjut Ketua Majelis Permusyawaratan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (MPW PKS) Lampung ini, mengubah mindset masyarakat tidak gampang, tetapi tetap harus dilakukan untuk mengangkat kehidupan masyarakat dari kemiskinan menjadi lebih sejahtera.
Mencontohkan kehidupan nelayan, Hantoni mengaku prihatin melihat nasib dan kehidupan para nelayan khususnya di Lampung yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal lingkungan nelayan Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa besar.
“Penyadaran dan pemberdayaan masyarakat ini dapat dilaksanakan melalui dua hal. Pertama ketika pemerintah melarang nelayan tidak mengambil ikan menggunakan alat tertentu, maka pemerintah harus memberi solusi bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan memberi alternatif usaha yang secara ekonomis menguntungkan dan tidak merusak lingkungan,” papar Hantoni.
Kedua, tambah Hantoni, pemerintah harus memberi masyarakat akses terhadap informasi sumber daya alam, pasar, dan perlindungan hukumnya.
“Pemerintah mungkin selalu memberikan bantuan kepada nelayan, tetapi bantuan sering tidak tepat sasaran. Pola bantuannya juga perlu diubah,” tegasnya. Misal, lanjut Hantoni, pemerintah tetap menjadi patron pemberi modal bergulir kepada nelayan, tetapi harus dengan sistem pendampingan.
Selama ini, nelayan tiap kali melaut meminjam modal pada tengkulak atau agen dengan catatan hasil tangkapan harus dijual ke pemberi modal tadi. “Akibatnya, ikan nelayan dibeli dengan harga rendah. Nelayan tidak punya pilihan. Inilah yang membuat posisi tawar nelayan kita rendah,” ujar legislator tiga periode ini.
Hantoni yang berasal dari dapil Bandar Lampung ini mengaku selama kurang lebih enam bulan sejak dilantik menjadi anggota dewan periode 2014-2019 dan ditempatkan sebagai Ketua Komisi II, memahami tidak mudah untuk membangun ekonomi masyarakat menuju Lampung lebih sejahtera. “Dibutuhkan kerjasama program yang saling terintegrasi antara pemerintah, swasta maupun stakeholder terkait untuk memajukan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (*)
Sumber: Humas DPD PKS Bandar Lampung
