Junaidi: Masyarakat dan DPR Harus Awasi Pengelolaan Dana Desa

0
617

23

LAMPUNG TENGAH – Dana desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang memasuki pencairan tahap kedua harus diawasi pengelolaannya oleh anggota legislatif bersama-sama masyarakat.

“DPR dan masyarakat harus mengawasi dana desa yang sudah cair. Segala bentuk penyelewengan bisa disanksi pidana, bahkan sudah ada kasus yang disidik seperti enam kepala desa yang di Maluku Utara itu,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly dalam reses di Desa Rukti Harjo, Kabupaten Lampung Tengah (10/8/2016).

Pengawasan pengelolaan dana desa sebesar 600 sampai 900 juta rupiah per desa ini bahkan juga turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tambah Junaidi. Dengan demikian, Junaidi mengingatkan agar peruntukannya harus sungguh-sungguh demi kemanfaatan pembangunan desa.

Terkait hal itu, Junaidi menyarankan dana desa digunakan untuk pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). “Jika dana desa dibuat badan usaha, diharapkan kelak bisa memberikan kemanfaatan perekonomian secara bergulir bagi desa tersebut,” ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.

Selain itu, tambah Junaidi, untuk permodalan bergulir, via mitra Komisi XI DPR RI, bagi masyarakat desa yang ingin memiliki permodalan usaha juga bisa difasilitasi dengan pihak perbankan. “Ada program KUR (kredit usaha rakyat) dari perbankan yang optimalisasinya belum maksimal, padahal bisa sangat membantu permodalan masyarakat desa,” cetus anggota Badan Legislasi DPR RI ini. ■

LEAVE A REPLY