Pansus LPJ Walikota Bandar Lampung 2014 Temukan Kejanggalan

0
363

BANDAR LAMPUNG (11/5) – Pansus Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota Bandar Lampung 2014 menemukan sejumlah kejanggalan pada 13 satuan kerja di lingkungan Pemkot. Mereka akan menelusuri dan meminta klarifikasi pada satuan kerja saat rapat bersama yang rencananya dimulai Rabu (13/5/2015).

Menurut Ketua Pansus LPJ 2014 DPRD Bandar Lampung, Muchlas E Bastari berdasar pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), terdapat temuan secara administratif dan lainnya.

“SK sudah diterbitkan pimpinan. Kita sudah menerima LHP dari BPK TA 2014, mulai nanti malam (kemarin) sampai besok (hari ini) kita pelajari, Rabu (13/5/2015) sampai pekan depan, kita minta klarifikasi (satker) yang di LHP ada temuan, baik yang sudah dikembalikan maupun kesalahan administratif,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung itu di kantornya, Senin (11/5/2015).

Pihaknya akan mempelajari satuan kerja mana saja yang dalam LHP BPK ditemukan potensi kerugian negara, maupun administrasi saja. Jika ditemukan adanya satuan kerja yang belum mengembalikan potensi kerugian negara itu, menurut dia, bisa menjadi tindak pidana. ”

Kalau BPK menemukan adanya potensi kerugian, dalam tempo 60 hari harus sudah dikembalikan. Kalau belum, ada tindak pidana,” jelasnya.

Sekretaris Komisi III ini menerangkan pihaknya akan lebih dahulu menyamakan persepsi dengan anggota Pansus lain. Setelah itu mereka akan mengkritisi satu per satu setiap temuan dan diklarifikasi kepada satker masing-masing.

“Target kami ingin menjalankan fungsi pengawasan agar pada 2015 tidak ditemukan lagi hal serupa,” terang dia.

Dia mencontohkan adanya temuan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum yang harus dikembalikan ke kas daerah sekitar Rp2 miliar. Mereka akan menanyakan apa yang menjadi kendala sehingga adanya temuan oleh BPK. Jika itu disebabkan pihak rekanan, Pansus akan meminta setiap rekanan yang ditemukan melakukan kesalahan dengan mengurangi spesifikasi pada pekerjaannya agar dimasukkan daftar hitam.

“PU ada dana Rp2 miliar sudah dikembalikan pelaksana proyek ke kas daerah. Kita akan panggil PU untuk menanyakan apa kendalanya. Kalau karena swastanya, kita harapkan rekanan ini masuk daftar hitam,” tegas Muchlas.

Anggota Pansus Nu’man Abdi menambahkan Dinas Pendapatan Bandar Lampung juga dalam LHP BPK ditemukan adanya tunggakan tagihan pajak Rp100 miliar lebih. Wakil Ketua Komisi II itu juga akan memanggil Dispenda dan UPT untuk mempertanyakan cara kerja mereka. “Kalau tidak diselesaikan piutang hutang ini akan terus bertambah, kalau betul-betul WP (wajib pajak) tidak membayar, apa kendalanya. Yang dikhawatirkan justru adanya kesalahan dari pencatatan pembukuan,” ujar politisi PDIP itu di ruang kerjanya.

Menurut dia, Pansus diberikan waktu satu bulan ke depan untuk membahas LPj ini. Setelah itu akan diparipurnakan dan setiap warning BPK harus ditindaklanjuti. “Kita akan tanya ke kas daerah apakah dana yang harus dikembalikan sudah masuk atau belum. Kita berkewajiban menerbitkan rekomendasi tegas, kejadian ini kan di ujung tahun sehingga Wali Kota tentu tidak sempat mengeceknya,” tegas Nu’man.

Sayang, Kepala Dinas Pendapatan Yusran belum berhasil dikonfirmasi. Meski aktif, sambungan telepon maupun pesan Lampung Post tak mendapat jawaban.

Foto: Istimewa

Sumber: http://lampost.co

LEAVE A REPLY