JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan bahwa Indonesia harus bersuara lantang terhadap persoalan Rohingya. Menurutnya Indonesia harus menggunakan konstitusinya yang mengamanatkan untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia dan melawan berbagai bentuk penjajahan.
Bahkan, atas kejahatan genosida dan penganiayaan Pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya, Muzzammil mendorong Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik. “Segera tarik dan tutup Kedutaan Besar RI di Myanmar, serta keluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN!” tegas Muzzammil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Menurut Sekretaris Fraksi PKS di MPR ini, prinsip non intervensi piagam ASEAN bisa dinomorduakan demi kepentingan kemanusiaan yang lebih besar. “Pemerintah Myanmmar terlibat dalam kampanye pembersihan etnis yang sistematis terhadap Rohingya yang berlanjut dengan penolakan bantuan,” ujar Muzzamil mengutip data dari Wakil Direktur Asia Human Rights Watch Phil Robertson.
Dalam laporan Asia Human Rights Watch setebal 155 halaman yang berjudul ‘All You Can do is Pray‘, disampaikan bahwa pejabat Myanmar, Biksu, dan tokoh masyarakat telah memimpin dan mendorong serangan terhadap wilayah muslim pada bulan Oktober 22 April 2013, untuk meneror dan mengusir secara paksa muslim Rohingya di Myanmar Barat.
Dalam laporan tersebut, masih kata Muzammil, juga disampaikan bahwa gerakan anti etnis Rohingya telah menyebabkan pengungsian lebih dari 125 ribu muslim Rohingya dan konon 3000 terbunuh.
“Pemerintah Myanmar dan anggota kelompok Arakan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam gerakan pembersihan etnis muslim Rohingya di Arakan sejak Juni 2012,” pungkas mantan anggota Komisi III yang terkait tentang HAM itu. []
